Partai NasDem Resmi Nonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari DPR, Efektif 1 September 2025

ElangID – Jakarta, 31 Agustus 2025 – Dalam langkah yang mengejutkan di tengah gejolak politik nasional, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem resmi mengumumkan penonaktifan dua anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. 

Keputusan ini efektif mulai Senin, 1 September 2025, dan langsung menjadi sorotan publik di tengah demonstrasi besar-besaran yang menuntut reformasi parlemen. 

Pengumuman ini diteken oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hermawi Taslim, melalui surat resmi bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025.

Menurut siaran pers yang diterbitkan hari ini, Minggu (31/8/2025), penonaktifan ini didasari oleh pertimbangan mendalam atas dinamika sosial dan politik yang sedang berkembang. "Dalam perjalanan mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari wakil rakyat, khususnya Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. 

Hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem," tulis surat tersebut. Surya Paloh menekankan bahwa aspirasi rakyat harus menjadi acuan utama perjuangan partai, yang berlandaskan semangat kerakyatan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Keputusan ini bukan hanya simbolis, melainkan akan diikuti oleh proses pergantian antarwaktu (PAW) untuk mengisi kekosongan kursi keduanya di DPR. 

Fraksi NasDem, yang saat ini memiliki 80 kursi di parlemen, diharapkan segera mengajukan calon pengganti kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga kelancaran fungsi legislatif. 

Anggota DPR dari Fraksi NasDem, Charles Meikyansah, membenarkan keaslian surat tersebut dan menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk menjaga marwah partai di mata publik.

Latar Belakang Kontroversi yang Memuncak

Penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach bukanlah keputusan mendadak, melainkan klimaks dari serangkaian pernyataan kontroversial yang memicu kemarahan masyarakat luas. 

Semuanya bermula dari gelombang demonstrasi nasional yang dimulai pada 25 Agustus 2025, ketika rakyat dari berbagai kalangan mahasiswa, buruh, dan sopir ojek online (ojol) menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR hingga Rp 50 juta per bulan. 

Demonstrasi ini, yang dikenal sebagai "Aksi Reformasi DPR", menyebar ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dan berujung pada tragedi tragis.

Puncaknya terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika driver ojol bernama Affan Kurniawan tewas tertabrak mobil Brimob saat bentrokan di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. 

Kematian Affan memicu amukan massa yang lebih besar, termasuk penjarahan dan pembakaran fasilitas publik. Di Surabaya, kantor Gubernur Jawa Timur dibakar pada 30 Agustus, sementara di Makassar, tiga aparatur sipil negara (ASN) meninggal dunia akibat demo yang memanas. 

Hingga kini, setidaknya belasan korban jiwa dilaporkan, termasuk dari kalangan polisi dan demonstran.

Di tengah hiruk-pikuk ini, pernyataan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach menjadi bensin yang membakar amarah publik. Ahmad Sahroni, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI (membidangi hukum, HAM, dan keamanan), menjadi target utama. Pada 22 Agustus 2025, saat kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Sahroni menyebut tuntutan pembubaran DPR sebagai ide "orang tolol sedunia". "Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. 

Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," katanya saat itu. Pernyataan ini dianggap merendahkan rakyat yang sedang berjuang untuk reformasi, apalagi mengingat gaji fantastis anggota DPR yang mencapai Rp 230 juta per bulan, termasuk tunjangan yang kontroversial.

Sahroni juga mendukung tindakan tegas aparat terhadap demonstran anarkis, bahkan jika pelaku masih di bawah umur. "Polda Metro Jaya harus tangkap dan penjarakan mereka, termasuk anak-anak," ujarnya, yang semakin memperkeruh situasi. 

Akibatnya, rumah pribadinya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi sasaran penjarahan massa pada 29 Agustus. Barang-barang berharga, mulai dari perhiasan, uang tunai di brankas, hingga 28 kendaraan mewah miliknya, dilaporkan hilang. 

Sahroni, yang memiliki harta kekayaan mencapai miliaran rupiah termasuk 19 bidang tanah, bahkan dikabarkan sempat kabur ke Singapura untuk menghindari ancaman.

Sementara itu, Nafa Urbach, aktris dan penyanyi yang kini menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem dan anggota Komisi IX DPR RI (membidangi kesehatan, tenaga kerja, dan pemberdayaan perempuan), juga tak luput dari kritik. 

Pada 26 Agustus, Nafa membela kenaikan tunjangan DPR dengan alasan "perjalanan macet" dari kantornya di Kebayoran Baru ke Senayan. "Dari Kebayoran ke DPR aja macet, apalagi urusan negara. 

Tunjangan itu wajar untuk mobilitas," katanya dalam wawancara media sosial. Pernyataan ini dianggap tak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat yang sedang kesulitan, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang melonjak. 

Nafa, yang dikenal sebagai selebriti dengan karir gemilang di dunia hiburan, juga menjadi target demonstran, meski belum ada laporan penjarahan di rumahnya.

Sebelum penonaktifan ini, NasDem telah lebih dulu mencopot Sahroni dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III pada 29 Agustus, dan memindahkannya ke Komisi I (membidangi pertahanan dan luar negeri). Penggantinya adalah Rusdi Masse Mappasessu, kader NasDem dari Komisi IV. 

Sekjen Hermawi Taslim sempat membantah bahwa pemindahan itu terkait kontroversi, menyebutnya sebagai "rotasi rutin untuk penyegaran". Namun, pengakuan hari ini menunjukkan bahwa tekanan publik telah memaksa partai untuk bertindak tegas.

Respons Pihak Terkait dan Dampak Politik

Surya Paloh, dalam siaran persnya, juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas korban jiwa dalam demonstrasi. "Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya," tulisnya. 

Pernyataan ini diharapkan dapat meredam kemarahan publik terhadap partai berlambang burung gagak putih ini. Hermawi Taslim menambahkan, "Perjuangan Partai NasDem senantiasa bertumpu pada tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945."

Ahmad Sahroni sendiri telah meminta maaf secara publik. "Saya minta maaf sebesar-besarnya. Belum pernah sekehilangan ini," katanya melalui video di media sosial, merujuk pada penjarahan rumahnya. Ia juga berjanji mengambil langkah hukum terhadap pelaku. 

Nafa Urbach mengikuti jejaknya dengan mengunggah video permintaan maaf di Instagram pada 30 Agustus malam, menyatakan penyesalan atas pernyataannya yang dianggap tak sensitif.

Reaksi dari kalangan politik pun beragam. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyambut baik keputusan NasDem sebagai langkah positif untuk meredam ketegangan. 

Partai oposisi seperti PDIP dan Gerindra, yang sebelumnya juga menunda kenaikan tunjangan fraksi mereka, memuji inisiatif ini. "Ini menunjukkan bahwa DPR mendengar suara rakyat," kata seorang anggota fraksi PDIP. Namun, aktivis mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menilai penonaktifan ini terlambat. "Ini baru permulaan. Kami tuntut pembubaran DPR secara keseluruhan," tegas koordinator aksi.

Dari sisi hukum, penonaktifan ini tidak serta-merta menghentikan keanggotaan mereka di DPR secara permanen, melainkan bersifat sementara hingga PAW selesai. Namun, secara politik, ini bisa merusak citra NasDem menjelang pemilu mendatang. 

Partai yang dipimpin Surya Paloh ini dikenal sebagai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto, dan langkah ini diharapkan dapat menjaga basis massa di kalangan urban dan pemuda.

Implikasi Jangka Panjang bagi Demokrasi Indonesia

Keputusan NasDem ini mencerminkan tekanan besar yang dihadapi lembaga legislatif di era media sosial, di mana pernyataan satu anggota bisa memicu badai opini publik dalam hitungan jam. Demonstrasi 2025 ini, yang dimulai dari isu tunjangan DPR, telah berkembang menjadi gerakan lebih luas menuntut akuntabilitas wakil rakyat. 

Presiden Prabowo Subianto bahkan memerintahkan TNI-Polri untuk menindak tegas aksi anarkis, sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerukan dialog nasional.

Bagi NasDem, penonaktifan ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kader-kadernya agar lebih peka terhadap isu rakyat. Sejarah politik Indonesia menunjukkan bahwa partai yang mengabaikan aspirasi publik sering kali kehilangan dukungan. 

Di sisi lain, ini juga membuka peluang bagi kader muda NasDem untuk naik pangkat, seperti yang terjadi dengan penunjukan Rusdi Mappasessu.

Hingga berita ini diturunkan, situasi di sekitar Gedung DPR masih tegang dengan pengamanan ketat dari Brimob dan TNI. Massa demonstran mulai bubar, tapi ancaman aksi lanjutan masih menggantung. 

Partai NasDem berharap keputusan ini dapat menjadi jembatan rekonsiliasi antara parlemen dan rakyat. "Kami berkomitmen untuk terus mengutamakan aspirasi masyarakat," tutup Hermawi Taslim.

Dengan kata lain, insiden ini bukan hanya tentang dua individu, tapi cerminan dari tantangan demokrasi Indonesia yang sedang diuji. Apakah ini akan menjadi titik balik reformasi DPR, atau hanya pelampiasan sementara? Waktu akan menjawab.