Perang Thailand vs Kamboja Terus Berlanjut: Perkembangan Terkini, Korban Jiwa, dan Upaya Diplomasi

ElangID – Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang pecah di wilayah perbatasan pada Kamis, 24 Juli 2025, terus memanas, menewaskan puluhan orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. 

Ketegangan yang berpusat di wilayah sengketa seperti Kuil Preah Vihear dan Segitiga Zamrud ini telah menarik perhatian dunia, dengan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara ASEAN bergerak untuk meredakan situasi. 

Berikut adalah perkembangan terkini dari konflik yang telah berlangsung selama lebih dari satu abad ini.

Kronologi dan Eskalasi Konflik

Konflik terbaru ini dipicu oleh insiden baku tembak pada 28 Mei 2025, di wilayah perbatasan Provinsi Preah Vihear (Kamboja) dan Provinsi Ubon Ratchathani (Thailand), yang menewaskan seorang tentara Kamboja. Ketegangan meningkat setelah dua prajurit Thailand kehilangan kaki akibat ledakan ranjau darat pada 16 dan 23 Juli 2025 di wilayah sengketa. 

Pada 24 Juli, Thailand melancarkan serangan udara menggunakan jet tempur F-16, menghancurkan target militer Kamboja, yang dibalas dengan tembakan artileri dan roket BM-21 oleh Kamboja. Bentrokan kini telah meluas ke 12 titik perbatasan, termasuk area sekitar Kuil Ta Muen Thom dan Provinsi Oddar Meanchey.

Hingga 27 Juli 2025, korban jiwa terus bertambah. Thailand melaporkan 20 korban tewas, termasuk 19 warga sipil dan satu tentara, serta 32 warga sipil dan 14 tentara terluka. 

Di sisi Kamboja, setidaknya 13 orang tewas, terdiri dari delapan warga sipil dan lima personel militer, dengan lebih dari 70 orang luka-luka, termasuk 21 tentara.

Akar Konflik: Sengketa Bersejarah

Sengketa perbatasan antara Thailand dan Kamboja berakar pada peta topografi tahun 1907 yang dibuat oleh Prancis, yang menempatkan Kuil Preah Vihear di wilayah Kamboja. 

Meskipun Mahkamah Internasional (ICJ) pada 1962 dan 2013 memutuskan bahwa kuil tersebut milik Kamboja, Thailand tetap mengklaim wilayah sekitarnya, termasuk area Segitiga Zamrud. 

Sentimen nasionalis di kedua negara, ditambah dengan sejarah panjang persaingan antara Kekaisaran Khmer dan Kerajaan Siam, terus memicu ketegangan.

Insiden terkini, seperti tuduhan Thailand bahwa Kamboja sengaja mengebom pemukiman dan rumah sakit—yang disebut sebagai “kejahatan perang” oleh Menteri Kesehatan Thailand Somsak Thepsuthin—telah memperburuk situasi. Kamboja membantah tuduhan ini, menuduh Thailand sebagai pihak yang memulai agresi.

Dampak Kemanusiaan dan Regional

Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang signifikan. Lebih dari 138.000 warga Thailand dari provinsi Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani, dan Buriram telah dievakuasi ke hampir 300 titik penampungan. Di Kamboja, sekitar 35.829 warga dari Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Pursat juga telah mengungsi.

Indonesia, sebagai negara tetangga di ASEAN, berpotensi terdampak. Pengamat hubungan internasional Wempy Pasaribu dari Universitas Pelita Harapan memperingatkan risiko banjir pengungsi ke Indonesia, serupa dengan krisis pengungsi Vietnam di masa lalu. 

Selain itu, Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran mengingatkan agar Indonesia mewaspadai sindikat perdagangan senjata yang mungkin memanfaatkan konflik ini melalui wilayah Indonesia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok telah mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Thailand, khususnya di daerah perbatasan seperti Trat dan Sa Kaeo, untuk tetap waspada.

 Berdasarkan data, terdapat 15 WNI di wilayah perbatasan, dan sejauh ini tidak ada laporan WNI yang terdampak.

Respons Diplomatik dan Dunia

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet telah meminta Dewan Keamanan PBB untuk menggelar rapat darurat dan membawa sengketa ini ke ICJ, menekankan keinginan Kamboja untuk menyelesaikan konflik secara damai. Namun, Thailand menolak mediasi internasional, termasuk dari ASEAN, dan bersikukuh pada penyelesaian bilateral.

Malaysia, sebagai Ketua ASEAN, telah memediasi gencatan senjata sementara yang disepakati pada 25 Juli, meskipun implementasinya terkendala oleh kehadiran pasukan militer di perbatasan. Negara-negara seperti Australia, Tiongkok, dan Prancis juga menyatakan keprihatinan dan mendesak deeskalasi.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Konflik ini menunjukkan kompleksitas sengketa perbatasan yang diperparah oleh sentimen nasionalis dan ketidakjelasan batas wilayah. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, kedua negara masih menghadapi tantangan untuk menarik pasukan dari perbatasan. 

Analis menilai bahwa tanpa kepemimpinan yang kuat dan komitmen pada dialog, konflik ini berpotensi berulang.

Di tengah eskalasi, dunia berharap kedua negara dapat kembali ke meja perundingan. ASEAN, dengan Malaysia sebagai mediator, terus mendorong dialog, sementara PBB menekankan pentingnya menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. 

Bagi Indonesia, menjaga netralitas dan kewaspadaan akan menjadi kunci untuk menghindari dampak buruk dari konflik ini.

Penulis: Tim Redaksi

Referensi: Berbagai sumber, termasuk detik.com, BBC News Indonesia, CNBC Indonesia, dan Reuters