Partai Demokrat Bantah Tuduhan Dalangi Isu Ijazah Palsu Jokowi

ElangID – Partai Demokrat memberikan respons tegas terhadap tuduhan yang menyebut mereka sebagai dalang di balik isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Tuduhan ini mencuat setelah pernyataan Jokowi yang menyebut adanya "orang besar" di balik polemik ijazah palsu dan wacana pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Istilah "partai biru" yang diarahkan kepada Partai Demokrat memicu spekulasi dan kontroversi di ruang publik.

Bantahan Keras dari Partai Demokrat

Partai Demokrat, melalui sejumlah petingginya, dengan tegas membantah keterlibatan dalam penyebaran isu ijazah palsu Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menyebut tuduhan tersebut sebagai "fitnah keji" yang tidak berdasar dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah.

"Kami mempertimbangkan langkah hukum terhadap siapa pun yang dengan sengaja mencemarkan nama baik partai kami melalui narasi-narasi palsu dan manipulatif," ujar Ibas dalam siaran pers pada Selasa, 29 Juli 2025.

Ibas juga menyerukan agar Presiden Jokowi dan pihak terkait membuka ruang klarifikasi secara terbuka untuk menghentikan konflik opini di masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, turut menegaskan bahwa tuduhan terhadap "partai biru" adalah insinuasi menyesatkan yang mencemarkan nama baik partai.

"Tuduhan tersebut adalah fitnah yang tidak berdasar. Istilah ‘partai biru’ yang diarahkan kepada Partai Demokrat merupakan upaya adu domba yang mengancam keharmonisan politik nasional," kata Herzaky dalam keterangan tertulis pada Minggu, 27 Juli 2025.

Ia menambahkan bahwa hubungan antara keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan keluarga Jokowi terjalin sangat baik, sebagaimana terlihat dari kehadiran Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep di Kongres V Partai Demokrat.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, juga menolak keterlibatan partainya dalam polemik ini.

"Kami tegaskan, tidak ada urusan kami dengan kasus ijazah palsu ini, apalagi dikaitkan dengan agenda politik di balik ini. Ini fitnah besar, dan kami tolak," ujar Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa isu ini menjadi liar karena dikaitkan dengan mantan kader Demokrat, Roy Suryo, yang sudah tidak lagi menjadi bagian dari partai sejak 2019.

Roy Suryo Bukan Representasi Demokrat

Tuduhan terhadap Partai Demokrat diyakini berkembang karena pernyataan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, yang vokal mengomentari dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun, para petinggi Demokrat dengan tegas menyatakan bahwa Roy Suryo bukan lagi kader partai sejak mengundurkan diri pada 2019 karena perbedaan pandangan dengan kebijakan partai.

"Pernyataan Roy Suryo adalah tanggung jawab pribadi. Partai Demokrat sama sekali tidak terlibat dan tidak ingin melibatkan diri dalam kasus ini," ujar Hinca Pandjaitan.

Herzaky Mahendra Putra menambahkan, "Pendapat Roy Suryo bukan representasi Demokrat. Ia telah meninggalkan partai sejak lama."

Pernyataan Jokowi dan Klarifikasi Kaesang

Isu "partai biru" bermula dari pernyataan Jokowi pada Jumat, 25 Juli 2025, di Solo, Jawa Tengah, yang menyebut adanya "orang besar" yang mendukung polemik ijazah palsu dan wacana pemakzulan Gibran.

"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya, memang ada orang besar yang back up," ujar Jokowi tanpa menyebut nama spesifik.

Pernyataan ini memicu spekulasi bahwa Partai Demokrat, yang identik dengan warna biru, menjadi sasaran tuduhan.

Namun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menegaskan bahwa Jokowi tidak menuduh Partai Demokrat sebagai dalang.

"Sebenarnya, Bapak tidak menuduh ‘partai biru’. Saya juga melihat Partai Demokrat sudah bersuara," ujar Kaesang di DPP PSI, Jakarta, pada Senin, 28 Juli 2025.

Ia menekankan bahwa hubungan keluarga Jokowi dengan keluarga SBY tetap harmonis, terbukti dari kunjungan Gibran ke SBY saat dirawat di RSPAD pada 21 Juli 2025. Kaesang juga menyatakan rencananya untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk mempererat hubungan.

Respons dan Langkah Hukum

Partai Demokrat menilai tuduhan ini sebagai manuver politik kotor yang bertujuan memecah belah, terutama antara SBY dan Jokowi. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyebut tuduhan tersebut bertentangan dengan etika politik yang dianut partai.

"Kami pantang menggunakan cara-cara kotor seperti yang dituduhkan segelintir orang ini," ujar Herman melalui akun X-nya pada 28 Juli 2025.

Untuk menangani fitnah ini, Partai Demokrat mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan narasi tersebut. Ibas menegaskan bahwa partai akan menyerahkan permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi kepada institusi penegak hukum.

"Kami meminta semua pihak berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Demokrat mendukung demokrasi yang sehat dan berlandaskan kebenaran serta keadilan," ujarnya.

Tanggapan Publik dan Media Sosial

Isu ini juga ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah unggahan di X menunjukkan sentimen beragam. Akun @SartonoHutomo menyebut tuduhan terhadap Demokrat sebagai "tindakan pecundang," sementara @keuangannews_id menyoroti bantahan Demokrat sebagai upaya menepis fitnah. Namun, ada pula spekulasi seperti yang diungkapkan @democrazymedia, yang menyebut kemungkinan "dendam lama" sebagai latar belakang isu ini, meskipun tanpa bukti konkret.